INDVESTA,ID – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara kembali menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran. Musrenbang merupakan ruang dialog strategis antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan perencanaan pembangunan tidak lagi bersifat top-down, melainkan berangkat dari kebutuhan riil warga
Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan, menekankan bahwa perencanaan harus nyata dan berasal dari bawah.
“Kita perlu bijak menentukan prioritas, menyesuaikan kemampuan fiskal, serta memastikan setiap usulan terukur dan memberi manfaat luas. Pembangunan yang sukses bukan sekadar banyaknya proyek, tetapi seberapa besar manfaatnya yang bisa dirasakan masyarakat,” ungkapnya saat menghadiri Forum Kecamatan dan Sidang Pleno Penutupan Musrenbang Kecamatan Koja Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pola, Kantor Camat Koja, Selasa (24/2).
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan mendesak di Kecamatan Koja menjadi perhatian utama, di antaranya penanganan genangan dan banjir, normalisasi saluran air, pengelolaan sampah permukiman, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Fredy, langkah-langkah tersebut penting untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan sehat.
Terkait dengan hal itu, Camat Koja, Toto Bondan, mengatakan, forum kecamatan menjadi tahap penting untuk memvalidasi usulan prioritas dari kelurahan.
“Kecamatan Koja terdiri dari 6 kelurahan, 82 RW, dan 903 RT. Tercatat 375 usulan warga pada forum kelurahan. Pada tahap forum kecamatan, kami memvalidasi tiga dari lima usulan kegiatan di setiap RW berdasarkan hasil pembahasan di tingkat kelurahan,” jelasnya.
Ditambahkannya, Forum Kecamatan Koja merumuskan sejumlah rencana prioritas pembangunan tahun 2027, meliputi normalisasi saluran air (u-ditch) Jalan Alur Laut, Kelurahan Rawa Badak Selatan sepanjang 400 meter, peningkatan Jalan Koramil di wilayah Rawa Badak Selatan sepanjang ±400 meter, revitalisasi Jalan Plumpang–Semper sebagai jalur permukiman padat dan logistik industri, dan pembangunan Prasasti Tugu Simpang Lima Semper.
Sementara itu, Plt. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara, Budi Setiawan, menilai pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Koja berjalan dengan baik dan efektif sebagai jalur utama penyerapan aspirasi masyarakat.
Ia menjelaskan, proses Musrenbang dimulai dari tingkat RW dengan lima usulan prioritas, dilanjutkan survei teknis, forum kecamatan, hingga pembahasan di tingkat kota dan provinsi untuk menjadi rencana kerja pemerintah daerah.
“Forum kecamatan diharapkan menghasilkan tiga hal utama, yakni prioritas anggaran, prioritas pembangunan yang dibawa ke tingkat kota, serta penggalian sumber pembiayaan alternatif di luar APBD,” ujarnya.
Melalui Musrenbang berjenjang, pemerintah, DPRD, dan masyarakat diharapkan bersama-sama mengawal usulan yang telah disepakati agar dapat direalisasikan pada tahun 2027.
