INDVESTA.ID – Nilai tukar rupiah sedang berada dalam zona bahaya yang tak terbantahkan. Menembus level Rp17.400 per dolar AS bukan sekadar angka di papan bursa; ini adalah alarm keras bagi ketahanan ekonomi nasional. Tanpa intervensi yang luar biasa, kekhawatiran publik akan bayang-bayang Rp50.000 bisa berubah menjadi kepanikan massal yang meruntuhkan kepercayaan pasar.
Namun, di tengah urgensi menstabilkan mata uang, pemerintah justru terlihat sibuk memaksakan agenda yang sarat kontroversi. Munculnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih di tengah badai ekonomi memicu pertanyaan besar: apakah pemerintah benar-benar paham skala prioritas?
Kritik atas Urgensi dan Efektivitas
Publik patut skeptis. Program MBG, meski memiliki tujuan mulia secara jangka panjang, menelan anggaran yang sangat masif di saat ruang fiskal kita sedang pengap. Di mata pasar, ambisi ini dibaca sebagai beban tambahan bagi APBN yang bisa memperlebar defisit. Terlebih lagi, operasionalisasi melalui instrumen seperti Koperasi Merah Putih sering kali terjebak dalam masalah tata kelola yang tidak transparan dan rentan menjadi bancakan politik.
Memaksakan program mercusuar yang “belum tentu berguna” secara langsung bagi stabilitas nilai tukar hanya akan memperparah krisis kepercayaan. Investor butuh kepastian bahwa anggaran negara digunakan untuk meredam inflasi dan menyelamatkan rupiah, bukan untuk eksperimen sosial yang kontroversial di tengah situasi darurat.
Langkah Taktis untuk Memperkuat Rupiah
Pemerintah harus berani mengerem egonya dan mengambil langkah konkret berikut:
- Evaluasi dan Penundaan Program MBG: Menunda atau melakukan skala prioritas (downsizing) pada program Makan Bergizi Gratis untuk mengalihkan fokus anggaran pada subsidi stabilisasi pangan dan energi yang terdampak langsung oleh pelemahan rupiah.
- Audit Transparansi Koperasi: Memastikan Koperasi Merah Putih tidak menjadi beban fiskal baru dengan melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran dana negara yang justru menambah sentimen negatif di pasar uang.
- Repatriasi Devisa Hasil Ekspor (DHE): Memperketat aturan agar para eksportir wajib memarkir devisa mereka lebih lama di perbankan dalam negeri untuk menambah pasokan dolar domestik.
- Moratorium Belanja Impor Non-Prioritas: Menghentikan sementara proyek infrastruktur dan pengadaan barang mewah pemerintah yang memiliki komponen impor tinggi untuk menahan laju keluarnya valuta asing.
- Pesan Fiskal yang Jelas: Pemerintah harus berhenti melempar janji-janji populis dan mulai memberikan narasi fiskal yang disiplin guna memulihkan kepercayaan investor asing.
Jika pemerintah terus menutup mata terhadap krisis rupiah demi mengamankan program yang penuh polemik, maka Rp50.000 per dolar bukan lagi sekadar mimpi buruk, melainkan konsekuensi logis dari kegagalan menetapkan skala prioritas.
(Redaksi)
