INDVESTA.ID — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendorong pengelolaan sampah organik melalui metode Biopori Jumbo di RW 014 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, menjadi percontohan bagi wilayah lain di Jakarta. Inisiatif berbasis warga itu dinilai sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan menuju Jakarta zero waste.
Hal itu disampaikan Gubernur Pramono saat meninjau langsung pengelolaan sampah melalui metode Biopori Jumbo di RW 014 Pondok Kelapa, pada Minggu (7/6). Ia juga mengapresiasi warga yang telah memulai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari lingkungan sebelum terbitnya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.
“Atas nama Pemerintah DKI Jakarta, kami mengapresiasi apa yang dilakukan RW 014 dengan enam RT yang berinisiatif mengelola sampah melalui metode biopori jumbo. Gerakan ini menunjukkan solusi lingkungan dapat dimulai dari tingkat komunitas,” ujar Gubernur Pramono.
Di RW 014 Pondok Kelapa, warga menyiapkan 150 titik Biopori Jumbo untuk melayani sekitar 300 rumah. Sampah organik rumah tangga, seperti sisa dapur dan makanan, dimasukkan ke dalam lubang biopori untuk diolah menjadi kompos. Dengan pola tersebut, sampah organik dapat dikelola langsung di lingkungan warga dan tidak seluruhnya dikirim ke tempat pengolahan akhir.
“Kalau ini berjalan baik, ini bisa menjadi role model penanganan sampah di Jakarta. Saya sengaja ingin menunjukkan bahwa penanganan sampah oleh Pemerintah DKI Jakarta tidak dilakukan setengah hati,” tutur Gubernur Pramono.
Ia menegaskan penanganan sampah Jakarta harus dimulai dari hulu, terutama rumah tangga. Menurutnya, sampah organik yang selama ini menjadi salah satu beban utama pengangkutan dan pembuangan perlu diolah sejak dari sumber agar dapat mengurangi tekanan terhadap fasilitas pengolahan sampah di hilir.
Gubernur Pramono juga menyambut baik kolaborasi warga dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah anorganik dan bahan berbahaya dan beracun (B3). Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar pemilahan sampah tidak berhenti pada sampah organik, tetapi juga mencakup jenis sampah lain yang memerlukan penanganan khusus.
“Saya menyambut baik kerja sama antara warga dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah anorganik maupun sampah B3. Kolaborasi seperti ini menjadi kunci pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” urainya.
Di tingkat kota, Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat pengelolaan sampah melalui berbagai fasilitas berskala besar. Gubernur Pramono menyebut neraca sampah Jakarta mencapai sekitar 9.000 ton per hari. Karena itu, pengelolaan dari sumber perlu berjalan seiring dengan optimalisasi fasilitas hilir, seperti TPST Bantargebang, fasilitas pengolahan di Marunda dan Sunter, serta RDF di Rorotan dan Bantargebang.
