INDVESTA.ID — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat memperkuat budaya antikorupsi melalui Kampanye Antikorupsi 2026 di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (16/8). Sebanyak 10.530 peserta dari unsur ASN dan berbagai elemen masyarakat mengikuti kegiatan tersebut.
“Selama ini Pemprov DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Dan sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran balai kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat meninjau acara.
Kampanye bertema “Semangat Kemerdekaan Menuju 5 Abad Kota Global: Jaga Jakarta, Jaga Integritas” dipusatkan di Taman Dukuh Atas (Jakarta Creative Zone) melalui dua kegiatan utama, yakni Integrity Fun Walk dan Integrity Booth.
“Dalam kampanye antikorupsi ini diikuti kurang lebih 10.530 peserta dari ASN DKI Jakarta, tentunya paling banyak BUMD, dan dari KPK, RT/RW, LMK, kemudian PKK, Karang Taruna, Dasawisma, Jumantik, dan sebagainya,” ungkap Gubernur Pramono.
Melalui Integrity Fun Walk, peserta menempuh rute jalan kaki sepanjang 2,2 kilometer sebagai bagian dari kampanye penerapan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, Integrity Booth memberikan edukasi mengenai kanal resmi pengaduan masyarakat. Warga dapat menggunakan SIPADU untuk melaporkan dugaan kecurangan serta JAKI untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik maupun permasalahan perkotaan lainnya.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai layanan publik, antara lain pelayanan perpajakan daerah, pemeriksaan kesehatan gratis, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan layanan Online Single Submission (OSS) bagi usaha mikro perseorangan, serta edukasi pemilahan sampah.
Gubernur Pramono menegaskan pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat, mulai dari menolak praktik korupsi hingga berani melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal yang tersedia.
“Kampanye ini mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi dengan berani menolak praktik korupsi, melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi, serta menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, turut mengajak masyarakat mengawasi penggunaan anggaran Pemprov DKI Jakarta agar dikelola secara bertanggung jawab dan manfaatnya dapat dirasakan warga.
“Kami ingin warga juga turut serta membangun Pemerintah Provinsi DKI ini agar Pemerintah Provinsi DKI dapat kita lihat, kita nikmati dengan baik kondisi keadaan yang nantinya aman, terkendali, dan berintegritas, baik pemerintahannya maupun masyarakatnya,” ujar Johanis.
Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan Jakarta.
“Terima kasih atas kerja samanya yang baik. Pemerintah daerah beserta rakyat, kita sukseskan pembangunan Pemerintah DKI agar tetap lebih maju dan sejahtera. Hidup DKI,” tutup Johanis.
