INDVESTA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara menggelar kegiatan Peningkatan Etika dan Budaya Politik dalam Berdemokrasi. Kegiatan tersebut diikuti 100 pelajar tingkat SMA dan sederajat serta perwakilan organisasi kepemudaan di Jakarta Utara.
Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Fredy Setiawan mengatakan, pembekalan ini bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda, khususnya pemilih pemula, mengenai hak politik dan pentingnya berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
“Pemuda terpelajar memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan dan perkembangan bangsa. Untuk itu, keterlibatan pemilih pemula dalam kehidupan demokrasi perlu diiringi pemahaman mengenai hak politik serta sikap yang bertanggung jawab,” ujarnya, di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (30/9).
Dilanjutkan Fredy, pemilihan umum (Pemilu) menjadi momentum penting bagi pemilih pemula karena menjadi kesempatan pertama bagi mereka untuk menggunakan hak politik sebagai warga negara.
“Jangan menganggap satu suara tidak berarti. Setiap suara merupakan bentuk partisipasi warga negara yang harus disertai sikap dewasa dan bertanggung jawab,” terangnya.
Ia berpesan agar para pelajar tidak mudah terpengaruh berita bohong, provokasi, ujaran kebencian, maupun informasi yang belum terbukti kebenarannya.
“Penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijak dengan membiasakan diri memeriksa serta membedakan informasi yang benar dari informasi yang menyesatkan,” ungkapnya.
Fredy mengingatkan, perbedaan pilihan tidak boleh menjadi alasan untuk bermusuhan. Menurutnya, perbedaan merupakan bagian dari demokrasi, sedangkan menjaga persatuan menjadi tanggung jawab bersama.
“Jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berdemokrasi. Berbeda pilihan bukan alasan untuk bermusuhan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Utara, Muhammad Reza Pahlevi memaparkan, kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi untuk mengetahui pemahaman peserta mengenai etika politik sekaligus melihat sejauh mana prinsip demokrasi dipahami generasi muda.
“Dalam forum ini kami menghadirkan narasumber berkompeten dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” bebernya.
Ia berharap, pembekalan tersebut dapat membentuk pemilih pemula yang tidak hanya memahami hak pilih, tetapi juga mampu menyikapi perbedaan secara dewasa dan turut menjaga kehidupan demokrasi.
“Fokus sasaran kami adalah pelajar yang baru menginjak usia 17 tahun. Kami ingin pemilih pemula tidak sekadar menyalurkan suara, tetapi juga memahami proses demokrasi di Indonesia,” tandasnya.
