INDVESTA.ID – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi terus berinovasi dengan menghadirkan layanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sukabumi, Senin (27/10/2025).
Diketahui, Kegiatan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, Henki Irawan memimpin langsung jajaran pejabat imigrasi dalam kegiatan.
Hengki mengungkap, peninjauan yang dilakukan di Kantor DPMPTSP Kabupaten Sukabumi yang berlokasi di Jalan Bhayangkara KM 1, Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu ini merupakan bagian dari tahapan akhir sebelum layanan keimigrasian di MPP secara resmi beroperasi pada Rabu, (29/10/2025).
Terpantau, kedua pihak menggelar diskusi teknis mengenai kesiapan sistem dan mekanisme pelayanan, termasuk pengecekan langsung terhadap fasilitas sarana dan prasarana yang akan digunakan.
Tim gabungan memastikan bahwa seluruh perangkat dan sistem pelayanan telah siap berfungsi dengan baik agar masyarakat dapat segera menikmati layanan keimigrasian dengan lancar, tertib, dan efisien.
Kepala Kantor Imigrasi Sukabumi, Henki Irawan kembali menyampaikan, pembukaan layanan keimigrasian di MPP merupakan wujud nyata dari semangat reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan ramah bagi masyarakat.
”Pembukaan layanan keimigrasian di MPP Kabupaten Sukabumi merupakan langkah nyata kami dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami ingin agar masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Kantor Imigrasi di Kota Sukabumi untuk mengurus paspor. Cukup datang ke MPP, semua bisa dilakukan dengan mudah dan nyaman,” ucap Kakanim Sukabumi.
Hadir juga Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan, Agus Sucipto, yang menegaskan bahwa seluruh fasilitas sudah siap digunakan.
“Kami telah memastikan seluruh sarana dan prasarana siap digunakan agar pembukaan pelayanan keimigrasian dapat berjalan lancar, tertib, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna layanan,” tambahnya.
Adapun layanan yang akan tersedia di MPP Kabupaten Sukabumi meliputi:
Permohonan pembuatan paspor baru, Penggantian paspor habis masa berlaku dan Layanan ini akan dibuka setiap Rabu dan Kamis pukul 08.00–16.00 WIB.
Untuk efisiensi dan kenyamanan, pelayanan dilakukan dengan sistem kuota harian, yaitu: 15 pemohon melalui aplikasi M-Paspor dan 5 pemohon Paspor Ramah HAM per hari.
Sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus menjaga mutu pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan humanisme dalam pelayanan publik.
Kegiatan peninjauan diakhiri dengan sesi foto bersama antara jajaran Imigrasi Sukabumi dan DPMPTSP Kabupaten Sukabumi sebagai simbol sinergi dan komitmen bersama dalam menghadirkan layanan publik yang modern dan berdaya guna.
Menutup kegiatan, Henki Irawan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membangun pelayanan publik yang berkelanjutan.
“Sinergi antarinstansi seperti ini sangat penting untuk membangun ekosistem pelayanan publik yang inovatif dan terintegrasi. Kami berharap kehadiran layanan keimigrasian di MPP Kabupaten Sukabumi dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan menjadi langkah konkret dalam mendekatkan layanan paspor serta memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat,” tutup Henki.
Kehadiran layanan keimigrasian di MPP Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan inklusif, sekaligus menandai era baru keterbukaan dan kemudahan akses bagi warga Sukabumi dalam mengurus dokumen perjalanan secara resmi dan transparan.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Drs. H. Dede Rukaya, M.M, menyambut baik kerja sama strategis ini sebagai bentuk sinergi antar instansi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas layanan publik. Ia menilai kehadiran layanan imigrasi di MPP akan membawa dampak positif bagi masyarakat luas.
“Kami menyambut dengan antusias kehadiran layanan keimigrasian di MPP Kabupaten Sukabumi. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dan menjadi contoh nyata integrasi layanan lintas instansi yang efektif,” ujarnya.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat semangat pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
(M.Rangga)
