INDVESTA.ID – Kebijakan efisiensi fiskal yang digulirkan pemerintah pusat kini benar-benar menjadi ujian berat bagi daerah, tak terkecuali Kabupaten Sukabumi.
Niat pusat untuk menyehatkan postur anggaran nasional melalui pemangkasan belanja dan transfer ke daerah (TKD) bak “buah simalakama”.
Di satu sisi, langkah ini diklaim demi stabilitas makro, namun di sisi lain, ia berisiko melumpuhkan urat nadi pembangunan di wilayah yang sangat bergantung pada sokongan pusat.
Kabupaten Sukabumi menghadapi realitas pahit. Proyeksi APBD 2025 yang semula dipatok Rp4,3 triliun harus terpangkas tajam hingga maksimal Rp3 triliun. Penurunan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi keberlanjutan infrastruktur.
Dengan luas wilayah yang masif dan medan geografis yang sulit, Sukabumi membutuhkan biaya pemeliharaan jalan dan jembatan yang jauh lebih besar dibanding daerah lain. Ketika Dana Transfer ke Daerah (TKD) diprediksi turun signifikan hingga ratusan miliar rupiah, kita patut bertanya: proyek strategis mana lagi yang harus dikorbankan?
Efek domino dari efisiensi ini merambah ke sektor-sektor krusial. DPRD Kabupaten Sukabumi telah menyuarakan kekhawatiran mengenai anggaran penanganan bencana.
Mengingat Sukabumi adalah wilayah dengan kerawanan tinggi terhadap longsor dan pergerakan tanah, pemangkasan di sektor ini adalah perjudian dengan nyawa rakyat.
Belum lagi urusan kemiskinan; meski angka kemiskinan turun ke 6,87% pada 2024, masih ada 175 ribu lebih warga yang butuh intervensi program sosial yang kini terancam kehilangan bensin anggarannya.
Kemandirian fiskal Kabupaten Sukabumi memang masih menjadi pekerjaan rumah besar, dengan PAD yang hanya berkisar di angka Rp842 miliar.
Kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan kantong sendiri inilah yang membuat setiap kebijakan “ikat pinggang” dari pusat terasa sangat mencekik.
Pemerintah pusat tidak boleh hanya melihat angka agregat nasional tanpa mempertimbangkan disparitas geografis dan kebutuhan spesifik daerah.
Efisiensi jangan sampai menjadi dalih untuk mengabaikan kewajiban negara dalam menyediakan layanan dasar dan keamanan bagi masyarakat di pelosok.
Jika akselerasi pembangunan terhenti, biaya sosial-ekonomi yang harus dibayar di masa depan justru akan jauh lebih mahal daripada penghematan anggaran yang dilakukan hari ini.
Sukabumi butuh lebih dari sekadar instruksi efisiensi, ia butuh afirmasi kebijakan yang adil.
(Redaksi)
