INDVESTA.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melampaui fase uji coba dan kini berjalan sebagai salah satu pilar transformasi sumber daya manusia di Indonesia. Namun, seiring jalannya waktu, implementasi di lapangan membawa dilema baru yang memaksa kita melihat melampaui sekadar piring makanan: bagaimana kita memberi makan jutaan anak tanpa merusak ekosistem masa depan mereka?
Secara substansi, program ini mendapatkan dukungan luas (Pro) sebagai solusi konkret menekan angka stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Namun, kritik (Kontra) mulai bergeser dari isu fiskal menuju isu operasional, terutama terkait manajemen limbah. Penumpukan sisa makanan dan penggunaan kemasan sekali pakai di ribuan titik dapur MBG mulai menjadi beban baru bagi sistem pengelolaan sampah lokal yang sering kali sudah kewalahan.
Analisis Dampak Limbah dan Aturan Lingkungan Hidup
Dapur MBG skala besar bukan sekadar fasilitas memasak biasa, melainkan entitas industri rumah tangga yang menghasilkan limbah cair dan padat secara masif. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, setiap usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair wajib melakukan pengolahan sebelum dibuang ke media lingkungan.
Dampak Limbah yang Dihasilkan:
- Limbah Cair (Minyak & Lemak): Sisa penggorengan dan pencucian alat masak yang mengandung kadar Biological Oxygen Demand (BOD) tinggi dapat merusak kualitas air tanah dan menyumbat drainase publik.
- Limbah Padat (Food Waste): Gas metana dari dekomposisi sisa makanan di TPA berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global jika tidak diolah menjadi kompos atau pakan ternak.
Kewajiban IPAL dan Konsekuensi Hukum
Sesuai instruksi teknis, setiap dapur MBG wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) portabel atau permanen yang dilengkapi dengan grease trap (penjebak lemak). Hal ini sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Konsekuensi Pelanggaran:
Dapur yang membuang limbah tanpa diolah dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin operasional hingga sanksi pidana jika terbukti melakukan pencemaran lingkungan yang melampaui baku mutu sesuai pasal 100 UU PPLH, dengan denda hingga miliaran rupiah.
Dapur yang membuang limbah tanpa diolah dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin operasional hingga sanksi pidana jika terbukti melakukan pencemaran lingkungan yang melampaui baku mutu sesuai pasal 100 UU PPLH, dengan denda hingga miliaran rupiah.
Alternatif Penyelesaian Masalah (Solusi)
Untuk mengatasi pro-kontra dan dampak lingkungan ini, diperlukan jalan keluar berkelanjutan:
- Ekosistem Zero Waste: Mewajibkan penggunaan wadah makan reusable (bawa mandiri atau sistem tukar cuci) untuk mengeliminasi sampah plastik kemasan.
- Sinergi Bank Sampah: Mengintegrasikan setiap dapur MBG dengan unit pengolahan maggot atau komposter komunal untuk menghabiskan limbah organik di sumbernya.
- Audit Lingkungan Berkala: Memastikan kepatuhan penggunaan IPAL secara ketat melalui pengawasan rutin oleh dinas lingkungan hidup setempat.
Makan Bergizi Gratis haruslah menjadi program yang tidak hanya “mengenyangkan” secara fisik, tetapi juga “menyehatkan” secara ekologis agar Generasi Emas 2045 kelak tetap memiliki bumi yang layak huni.
(Redaksi)
