INDVESTA.ID – Belum lama ini negara kita, Indonesia baru saja melaksanakan pemilihan umum (pemilu). Sebagai negara demokrasi, Indonesia menggunakan metode pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif.
Pemilu pada tahun 2024 ini mencakup pemilihan Presiden, DPR RI, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II, dan DPD. Selain itu di tahun yang sama juga dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
Jika dilihat lebih jauh tingkat partisipasi rakyat meningkat pada pemilu kali ini dibandingkan pemilu tahun 2019. Namun dibalik naiknya partisipasi rakyat, pesta demokrasi ini tidak berjalan dengan mulus, terdapat berbagai isu panas dan drama yang muncul menjelang hari pemungutan suara hingga setelah pelaksanaan pemungutan suara.
Sebagai bahan evaluasi dalam tata kelola pelaksanaan Pemilu agar lebih baik lagi, KPU Kabupaten Sukabumi menggelar podcast dengan tema, “Kilas Balik Pemilu Serentak 2024 : Sinergi Lembaga Pers dan Media Massa dengan KPU Kabupaten Sukabumi dalam Kegiatan Pemilu Serentak Tahun 2024″, dengan menghadirkan narasumber Plt Ketua PWI Kabupaten Sukabumi, Nuruddin Zain Samsyi atau yang akrab disapa Bah Anom, bertempat di Gedung KPU Kabupaten Sukabumi, Jalan Lingkar Selatan, Sukabumi, Kamis 18/12/2025.
Dalam paparannya Bah Anom menuturkan, demokrasi yang secara istilah dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seharusnya rakyat riang gembira menyambutnya, tapi yang terjadi malahan sebaliknya.
”Mirisnya semakin ke depan semakin berkurang nilai demokrasi di negara kita ini. Sebagai contohnya, pemilihan umum yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 lalu diwarnai dengan rentetan dan rangkaian problematika yang mengiringi jalannya demokrasi,” tutur Bah Anom.
Bah Anom melanjutkan, banyak beredar berita di media massa tentang terjadinya protes di mana-mana, isu politik dinasti ramai dielu-elukan oleh rakyat, mahasiswa bergejolak memprotes sana-sini demi menyuarakan aspirasinya, terjadi penyerangan terhadap pendukung kelompok tertentu bahkan sebelum pemilu diselenggarakan, serta rakyat ramai berdemo demi menuntut keadilan, lebih lanjut film dokumenter tentang pemerintah juga mewarnai jalannya pemilu tahun ini.
”Menurut hemat Kami perlu pembenahan tata kelola pelaksanaan Pemilu mendatang, terutama dalam pendidikan Politik kepada masyarakat calon pemilih. Setidaknya ada tiga lembaga yang punya kewajiban dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat; 1) Penyelenggara (KPU dan Bawaslu), 2) Parpol dan 3) Media Massa,” lanjut Bah Anom.
”Untuk itu, Kami berharap kedepan ada sinergitas antara penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu terkait pendidikan Politik dan sosialisasi dengan media massa. Agar informasi tentang tahapan dan pelaksanaan Pemilu tersebut sampai kepada masyarakat,” tegas Bah Anom.
Sementara itu, mewakili Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Pokja Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisispasi Masyarakat dan SDM (Sosdiklihparmas dan SDM), Rudini mengungkapkan rakyat yang telah menentukan dan memilih. Hasilnya seperti yang telah dirilis oleh KPU. Bahkan KPU sebagai komisi penyelenggara pemilu memanfaatkan kemajuan IPTEK dengan bentuk aplikasi sirekap yang digunakan untuk mengunggah foto hasil penghitungan suara oleh KPPS yang dapat disaksikan langsung oleh rakyat melalui website resmi KPU.
”Sebenarnya KPU dengan berbagai jenjangnya sudah bekerja secara maksimal agar hasil Pemilu tersebut objektif. Misalnya KPU sudah memanfaatkan IPTEK dengan Sirekap, agar masyarakat dapat dengan cepat mengakses hasil Pemilu. Hal itu sebagai bukti nyata dan bentuk transparansi yang diusahakan oleh KPU,” ungkap Rudini.
Rudini menjelaskan, adanya kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu, dan ketidakpuasan atas hasil Pemilu, semua bermula dari kesadaran diri sendiri. Pemahaman akan konsep demokrasi yang damai, bersih, dan berkeadilan perlu diajarkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Terlebih lagi terhadap kesadaran untuk tidak saling menjatuhkan satu sama lain yang dapat memicu opini publik.
”Kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya saling merangkul satu sama lain. Saling mendukung dan tidak saling berebut kekuasaan. Pemilu dan demokrasi Pancasila harus dilaksanakan dengan prinsip yang damai dan saling menghargai berbagai keputusan sehingga akan tercipta rasa kekeluargaan yang kuat pada bangsa Indonesia,” jelas Rudini.
”Kita belajar dari pesta demokrasi tahun ini untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Kami juga sangat menyadari, pentingnya media massa dalam menyampaikan informasi ke publik. Insya Allah kedepan kerjasama ini akan Kita bangun dalam menjaga demokrasi yang sesuai harapan rakyat,” pungkas Rudini.
(Jackz)
