INDVESTA.ID – Keberhasilan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak awal tahun 2026 merupakan capaian yang patut mendapat apresiasi tinggi. Prestasi ini membuktikan bahwa pengelolaan potensi lokal secara maksimal mampu menghasilkan kontribusi finansial yang nyata bagi pembangunan daerah.
Keberhasilan ini harus menjadi stimulus dan contoh konkret bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan Pemkab Sukabumi untuk keluar dari zona nyaman. Setiap instansi perlu meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kualitas kinerja guna menggali sumber-sumber PAD baru.
Potensi Besar OPD Lain: Pertanian dan Peternakan
Banyak OPD di Pemkab Sukabumi yang memiliki peluang besar untuk menyumbang PAD dalam jumlah signifikan jika dikelola dengan strategi yang tepat:
- Sektor Pertanian (Agrobisnis): Dinas Pertanian dapat mengoptimalkan pemasaran beras kualitas unggulan dari wilayah Sagaranten. Selain itu, pemanfaatan pekarangan warga untuk budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti bonsai memiliki prospek pasar yang sangat menjanjikan.
- Sektor Peternakan: Potensi peternakan di Sukabumi sangat besar, mulai dari pemenuhan kebutuhan daging lokal hingga optimalisasi produk turunan hewani yang bernilai jual tinggi.
Kunci Keberhasilan: Kolaborasi Komunitas dan Rujukan NGO Internasional
Kerja ekstralokal dan inovatif tidak bisa dilakukan sendiri oleh birokrasi. Kunci utama dari optimalisasi PAD ini adalah kolaborasi yang masif dan efektif melalui konsep pentahelix:
- Kemitraan Komunitas: Pengembangan sektor bonsai perlu menggandeng komunitas lokal, seperti Rumah Bonsai Indonesia (RUBI) Cabang Sukabumi, untuk memastikan standar kualitas dan jaringan pasar.
- Rujukan NGO Internasional: Untuk mempercepat peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan yang inovatif, Pemkab Sukabumi direkomendasikan menjalin kemitraan strategis dengan lembaga donor atau NGO internasional yang fokus pada local government empowerment. Sebagai contoh, kerja sama riset dan asistensi dengan lembaga seperti The Asia Foundation (TAF) Indonesia atau program penguatan tata kelola dari jejaring internasional dapat diadopsi. Pendampingan ini penting untuk melatih aparatur sipil daerah dalam merancang model bisnis daerah yang akuntabel, transparan, dan bertaraf global.
Kepastian Hukum: Mendesaknya Perbup Kerja Sama Swasta
Guna memayungi seluruh lompatan kreativitas ini, aspek legalitas tidak boleh diabaikan. Meskipun Pemkab Sukabumi telah memiliki beberapa regulasi spesifik—seperti Perbup Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kerja Sama BLUD RSUD dan Perbup Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Pengelolaan Daya Tarik Wisata—Pemkab Sukabumi memerlukan kepastian hukum yang jauh lebih makro dan komprehensif.
Pemerintah daerah perlu mengkaji ulang atau menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) khusus yang secara eksplisit mengatur tata cara kerja sama pemanfaatan aset dan investasi dengan pihak swasta berbasis peningkatan PAD di sektor agraria dan peternakan. Perbup ini harus menjadi payung hukum yang menjamin:
- Kejelasan skema pembagian keuntungan (profit sharing) yang adil antara Pemkab, pihak swasta, dan masyarakat.
- Penyederhanaan birokrasi perizinan kemitraan agar menarik minat investor makro.
- Perlindungan hukum bagi para kepala OPD agar tidak ragu berinovasi dan berbisnis dengan pihak ketiga selama koridornya transparan.
Keberhasilan Dinas Pariwisata telah membuka jalan dan membuktikan bahwa Sukabumi memiliki modal yang kuat. Kini saatnya OPD lain, didukung oleh penguatan kapasitas dari NGO internasional dan kepastian hukum Perbup yang kokoh, bergerak bersama demi mewujudkan kemandirian fiskal Kabupaten Sukabumi.
Wal hasil, jika Pemkab Sukabumi berhasil melakukan upaya peningkatan PAD sendiri, itu akan menjadi sebuah contoh atau teladan hebat yang mampu mendorong mental warga Sukabumi untuk benar-benar masuk dalam kategori “Sejahtera” secara ekonomi dan sosial.
(Achmad Zazuli – Sekretaris PWI Kabupaten Sukabumi)
