INDVESTA.ID – Lonjakan harga aspal yang mencapai 30 persen dalam dua minggu akibat ketegangan geopolitik memaksa Pemkab Sukabumi menunda lelang proyek infrastruktur. Kepala DPU Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, menyatakan penundaan ini bertujuan menyesuaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan melindungi penyedia jasa dari kerugian akibat ketidaksesuaian harga pasar.“Lonjakan harga aspal tercatat mencapai sekitar 30 persen hanya dalam hitungan minggu. Dua minggu lalu naik sekitar 15 persen, lalu beberapa hari kemudian naik lagi 15 persen,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, menanggapi dampak konflik global terhadap pembangunan daerah, Kamis (16/04/2026).
Uus menjelaskan bahwa kenaikan harga material konstruksi yang terjadi secara cepat ini sangat memengaruhi perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun sebelumnya. Kondisi ini dipicu oleh terganggunya rantai pasok impor akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Iran.
Dampaknya tidak hanya pada aspal hotmix, namun material penting lainnya seperti semen beton juga mengalami kenaikan harga yang signifikan. Fenomena ini memaksa pemerintah daerah untuk mengambil langkah hati-hati demi menjaga keseimbangan antara perencanaan anggaran dan kondisi riil di lapangan.
Menyikapi hal tersebut, Uus menegaskan bahwa pihaknya memilih untuk menahan sementara proses lelang proyek infrastruktur. Langkah ini diambil untuk melindungi para penyedia jasa konstruksi dari risiko kerugian akibat ketidaksesuaian harga kontrak dengan harga pasar.
“Kami tahan dulu proses lelangnya. Jangan sampai penyedia jasa dirugikan. Jangankan untung, malah bisa buntung jika harga tidak sesuai,” tegas Uus.
Saat ini, Dinas PU tengah melakukan penyesuaian ulang terhadap HPS agar selaras dengan harga terbaru di lapangan. Uus memastikan proses evaluasi ini tidak akan memakan waktu lama agar pembangunan tidak terhambat terlalu jauh.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi tetap berkomitmen penuh untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur setelah proses administrasi selesai. Langkah cepat akan diambil agar implementasi anggaran tahun 2026 berjalan optimal.
“Setelah penyesuaian selesai, kami akan percepat proses lelang. Kami ingin menjawab kebutuhan masyarakat yang sudah lama menunggu kualitas infrastruktur yang lebih baik,” pungkasnya.
(Jackz)
