INDVESTA.ID – Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi tengah mengejar target untuk bisa mengatasi kekeringan lahan pertanian. Diketahui,Kekeringan masih mengancam 25.242 hektare lahan pertanian di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Pemerintah terus berupaya optimal mengejar percepatan tanam untuk menjaga produksi pangan. Pemkab Sukabumi mengandalkan 142 unit pompa air untuk mengamankan lahan yang masih memiliki sumber air.
Menurut Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Indra Zakariya Rayusman saat diwancarai pada Kamis (20/8/2026) mengungkap, pompa air harus segera dioperasikan agar dukungan tersebut dapat dikonversi menjadi tambahan luas tanam.
“Ketika menghadapi kekeringan, kita tidak boleh hanya menunggu kondisi membaik. Kita harus melakukan mitigasi. Salah satunya melalui dukungan pompa air agar lahan yang masih memiliki sumber air dapat segera dimanfaatkan untuk tanam,” ujar Indra.
Disampaikannya, menurut data Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, luas tanam 2025 mencapai 192.009 hektare, meningkat dari 182.469 hektare pada 2024. Pada periode Oktober 2025 hingga Juli 2026, luas tanam mencapai 168.908 hektare atau tumbuh 8,84% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, luas tanam Januari hingga Juli 2026 mencapai 100.058 hektare, meningkat 12,24%. Namun, tekanan kekeringan masih membayangi produksi. Sekitar 25.242 hektare lahan terdampak kekeringan, potensi El Nino, dan bencana.
Dari jumlah tersebut, kesanggupan luas tanam ditetapkan sekitar 7.000 hektare. Hingga 19 Agustus 2026, realisasi luas tanam baru mencapai 4.430 hektare.
Disamping itu, Indra juga menekankan pengoperasian pompa menjadi salah satu kunci untuk mengejar target tersebut. Menurut dia, bantuan sarana tidak cukup apabila tidak diikuti pengawalan pemanfaatan di tingkat lapangan.
Selain pompa, pemerintah mempercepat program PM AAS dengan target 5.981 hektare hingga Desember 2026. CPCL yang telah terverifikasi mencapai 1.951,75 hektare di enam wilayah dan 25 kecamatan, sedangkan realisasi sementara tercatat 87,42 hektare.
Percepatan juga dilakukan melalui program Oplah 2026 dengan CPCL seluas 3.789 hektare. Lahan tersebut diarahkan untuk mendukung penanaman pada September 2026. Pemerintah pusat dan daerah juga memperkuat koordinasi melalui UPTD, BPP, dan penyuluh untuk memetakan ketersediaan air, kesiapan lahan, sarana produksi, serta kendala percepatan tanam di masing-masing wilayah.
(Jackz)
