Oleh Lukman A Salendra*
INDVESTA.ID -Media sekarang seperti hujan deras tanpa henti. Bangun tidur, banjir berita. Scroll sebentar, muncul lagi. Yang cepat viral sering menang, yang lambat kadang tenggelam.
Jangan lupa, gara-gara media seseorang bisa tenar tiba-tiba bahkan dalam 5 menit saja mendadak bak selebritas, lantas hanyut tergerus arus keributan platform digital, seketika.
Jurnalisme atau sekadar lalu lintas konten? Ini pertanyaan sekaligus pernyataan.
Saat seminar Dewan Pers tahun 2023 bertema “Jurnalistik yang Mengancam Jurnalisme,” Andy Budiman Kumala, CEO of KG Media, memperkenalkan istilah “usaha media.”
Bukan sekadar bisnis, tapi usaha memberi arti, memberi nilai. Kalau bisnis, orientasinya jelas: untung. Kalau usaha, ada niat, ada prinsip, ada tanggung jawab –nilai yang menjaga media tetap bermakna.
Meskipun tak bisa dinafikan Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999 menegaskan peran pers sebagai lembaga ekonomi, saya merasakan sendiri betapa relevannya konsep “usaha media” ini. Sudah lewat beberapa tahun, tapi rasanya justru makin tajam.
Ya kini, semua orang bisa jadi penyampai berita, pengepul berita, offtaker berita, bahkan penjual berita. Tak sedikit konten kreator baik yang pro maupun dadakan mencomot berita dari platform resmi perusahaan pers.
Pers punya UU Pers, medsos punya UU ITE. Tapi di era konvergensi media, batas itu sepertinya jadi samar (?). Media pers pun ikut arus medsos sendiri. Di sinilah Dewan Pers sejatinya hadir sebagai jangkar, menjaga jurnalisme tetap tegak di tengah gelombang informasi.
Ini membuka peluang, tapi juga risiko. Tidak semua yang viral itu jurnalisme. Yang penting tayang dulu, yang penting ramai dulu, kadang menggeser akurasi dan etika. Kalau terus dibiarkan, yang rusak bukan cuma kualitas berita, tapi kepercayaan publik.
Di sinilah posisi Dewan Pers menjadi krusial. Lahir dari UU Pers, lembaga ini menjaga kemerdekaan pers, mengawasi kode etik, dan memastikan jurnalisme dijalankan secara bertanggung jawab.
Dewan Pers bukan hanya “penegak etik” (meminjam istilah Prof.Bagir Manan Ketua Dewan Pers periode 2011-2013 dan 2013-2016), tapi juga penjaga arah jurnalisme. Memastikan media tetap memadukan kecepatan dan relevansi dengan prinsip-prinsip etika.
Dalam buku “Dewan Pers Periode 2013–2016: Mengembangkan Kemerdekaan Pers dan Meningkatkan Kehidupan Pers Nasional”, Prof.Bagir menekankan, Dewan Pers bukan lembaga untuk menghukum, melainkan memastikan kepatuhan terhadap etika –yang sejatinya menjaga jurnalisme tetap hidup.
Bagi saya, usaha media bukan sekadar soal bertahan. Ini soal memilih jalan. Ikut arus cepat dan ramai, tapi dangkal? Atau tetap menjaga nilai dan akurasi, meski tidak selalu cepat?
Jawabannya tidak mudah. Namun satu hal pasti: tanpa etika, jurnalisme kehilangan makna.
Di sinilah Dewan Pers hadir –bukan untuk membatasi, tapi untuk mengingatkan. Bukan sekadar penegak etik, tapi penjaga arah jurnalisme, agar media tetap bermakna di tengah derasnya arus banjir informasi.
Media yang cepat tapi tanpa etika mudah hilang kepercayaan. Media yang kuat, yang bermakna, adalah media yang memadukan inovasi dengan tanggung jawab. Dan, usaha media yang sejati hanya bisa dijalankan jika ada arah, prinsip, dan etika yang dijaga bersama.#
Catatan: Tulisan ini disusun dengan bantuan akal imitasi (AI) sebagai asisten kreatif untuk merapikan alur, memperhalus bahasa, dan menajamkan metafora. Ide, gagasan dan opini tetap berasal dari penulis.
*) Wartawan Kompetensi Utama, Pemimpin Redaksi INDVESTA.ID
